Ongkos Jadi Ketua Umum Golkar Rp 500-600 Miliar, Jusuf Kalla Ungkap

Ongkos Jadi Ketua Umum Golkar Rp 500-600 Miliar, Jusuf Kalla Ungkap

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech dalam Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. Seminar yang dihadiri mahasiswa dari berbagai universitas ini menghadirkan sejumlah pembicara dengan materi perpolitikan kepada pemuda pemudi di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

Jusuf Kalla menyebut untuk menjadi ketua umum partai politik di Indonesia butuh ongkos yang besar.

“Kalau sekarang Anda ingin menjadi ketua umum Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar,” kata pria yang akrab disapa JK itu dalam sebuah seminar di Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.

Namun JK mengatakan bahwa hal ini tidak berlaku untuk partai yang pendirinya masih ada. “Kayak PDIP, NasDem,” kata Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.

JK kemudian mengungkap alasan kenapa ongkos politik untuk jadi ketua umum partai itu sangat besar. Menurut dia, ongkos terbesar itu adalah biaya pemilihannya.

“Partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar,” ujar dia.

Pernyataan Jusuf Kalla ini muncul di tengah gonjang-ganjing di tubuh Partai Golkar. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyuarakan agar Ketua Umum Airlangga Hartarto diganti lewat gelaran munaslub. Adapun dia mengungkap Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan munaslub.

Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.

Meski demikian, Airlangga menyanggah jika bakal ada penyelenggaraan munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat provinsi se- Indonesia juga menolak gelaran munaslub.

“Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu Munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub,” kata Plt Ketua DPD I Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Bali, pada Ahad, 30 Juli 2023.

Doli menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, seluruh DPD juga tetap menyatakan mendukung Airlangga untuk menjabat sebagai ketua umum hingga akhir masa jabatannya.

Tinggalkan komentar